Kualtas Pemerintahan - Liputan Kompas 2012/09/20

Penilaian Freedom House Jadi Masukan

Jakarta, Kompas - Istana Kepresidenan mengakui penilaian Freedom House tentang kualitas pemerintahan Indonesia yang menurun, termasuk dalam hal penegakan hukum. Penilaian itu menjadi masukan positif untuk perbaikan ke depan.

Demikian dikatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono, Rabu (19/9), di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Freedom House, organisasi nonpemerintah terkemuka di Washington DC, Amerika Serikat, merilis penilaian tahunan yang berjudul ”Countries at the Crossroads 2012”. Penilaian yang dirilis pada Senin lalu itu memperlihatkan penegakan berbagai aturan reformasi masih lemah dan kualitas demokrasi di Indonesia masih tetap rendah akibat kurangnya kemauan politik (Kompas, 19/9).

”Kita menghargai setiap pihak yang melakukan penilaian seperti ini walaupun kita juga harus pandai menyaring dan sensitif terhadap tujuan pihak yang melakukan penilaian seperti ini. Jangan kita larut dalam perdebatan yang tidak perlu akibat penilaian pihak luar negeri terhadap Indonesia,” kata Heru.
Baik Heru maupun Albert mengakui, penegakan hukum di Indonesia belum sesuai harapan. Dalam hal ini, masih banyak kelemahan yang perlu disempurnakan, antara lain dengan memperkuat aparat dalam pemberantasan korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, pandangan Freedom House benar walaupun tidak ada yang baru. Rakyat melihat, pemerintah dan elemen-elemen tertentu telah menunggangi semangat reformasi untuk mewujudkan kepentingan sempit dan kepentingan politis jangka pendek.

Lembaga demokrasi

Menurut Koordinator Bidang Legislasi dan Pemilu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Yuris Oloan, penegakan aturan reformasi yang dinilai lemah oleh Freedom House bukan semata-mata karena kurangnya kemauan politik di Indonesia. Hal itu, katanya, juga karena belum siapnya lembaga-lembaga demokrasi menjalankan amanat reformasi.

Hal tersebut tidak saja terjadi di institusi legislatif dan eksekutif, tetapi juga institusi yudikatif atau hukum, bahkan juga kultur berdemokrasi masyarakat. ”Kualitas demokrasi kita memang masih harus diperkuat,” ujar Yuris.

Menurut pengamat politik J Kristiadi, penilaian yang rendah terhadap suatu negara merupakan cermin kegagalan pemimpin dan pemerintahan suatu negara. Pemimpin suatu negara seharusnya memerintah aparat pemerintahan untuk memperbaiki penilaian buruk itu, bukan mengimbau.
Bahkan, lanjut Kristiadi, pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mencerminkan kualitas dan kinerja pemerintahan saat ini yang rendah. Misalnya, Presiden pernah mengungkapkan mata rantai komando tidak jalan, menteri yang sibuk mengurus parpol sebaiknya mengundurkan diri, atau ada upaya merampok uang negara. (why/osa/ina/fer)
http://cetak.kompas.com/read/2012/09/20/01464767/penilaian.freedom.house.jadi.masukan